Minggu, 23 November 2008



Ini gambar souvenir buat bakti sosial di panti asuhan, setiap orang yang nyumbang aku kasih gantungan ini, hehe...gantungan ini juga saya daur ulang sendiri dari tutup botol lho..ehehe..ayooo..Mari kita peduli sama anak2 yatim yang haus kasih sayang ini, waktu aku survei kepanti2 ini, mereka manja banget, bahkan mereka mengganggap aku dan teman2ku sebagai orang tua mereka, kasian yahh..mereka tu pengen banget punya orang tua,,Panti yang kami kunjungan termasuk panti yang masih kekurangan dana, jadi aku berterima kasih banget buat semua yang udah nyumbang, berapapun nominalnya..tu semua uda berkat, secara gak langsung kalian uda membagi kasih sayang kalian buat mereka.sekali lagi makasih ya..
"GOD Cares, Why Don't We?"
God Bless You...

Ini coklat parcel..buatanku juga lho=)hehe..



Ini coklat parcel buatanku juga..hehehe..lucu gak???Lucu lahhh...hahaha

coklat buatanku



heiiii...heiii...ini coklat buatanku lhooo...ini brosurku..haha..

makalah UU Pers dan Penyiaran

Tugas Dasar-Dasar Jurnalistik


Membahas Tentang Undang-Undang Pers dan Penyiaran

Kelompok :
Vyfi Anggraini (915070139)
Oktaviani (915070 )
Nugra Afif H (915070147)
Andika Budi P (915070146)
Shara (915070 )
Laras Nadya Pramadhita (915070141)
Indah (915070 )
Sendi (915070 )


Universitas Tarumanagara
Fakultas Ilmu Komunikasi
Angkatan 2007
Jakarta Barat

1. Apa arti penting UU Pers dan Penyiaran dengan regulasi di bidang media massa yang berlaku saat ini dibandingkan dengan regulasi media pada masa Orde Baru?

Pers sebagai media informasi, komunikasi, pendidikan dan koreksi yang sangat cepat penyebarannya. Pers dianggap dapat dengan cepat merubah karakter bangsa ini, khususnya pikiran dan pandangan dari pemirsa televisi. Bahkan pers pada era reformasi ini juga bertugas sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (watchdog function). Sedangkan media penyiaran terutama yang berciri audio-visual sinematografis sangat rawan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah etika komunikasi dan hokum.
Maka arti penting UU Pers dan Penyiaran di bidang media massa yang berlaku saat ini (era demokratisasi) adalah :
• sebagai rambu-rambu untuk mengawasi agar kegiatan pers dan penyiaran tetap pada jalur yang sehat dan tidak menyimpang. Contohnya, kerapkali dengan maksud menjungjung asa demokrasi, sering terjadi "ide-ide" yang permunculannya acap kali melahirkan dampak yang merusak norma-norma dan etika. Bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya.

• Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap wartawan dan media massa yang biasanya disebabkan oleh kebablasan pers yakni kurang profesionalnya jajaran wartawannya, kekurangan yang paling utama adalah soal kemampuan memahami permasalahan yang akan diberitakan dan teknis ketermapilan menuliskannya

• Untuk tetap menghormati hak-hak para narasumber

• Untuk mengontrol kualitas jurnalisme, karena seiring disahknannya UU No.40 tahun 1999 tentang kebebasan pers, hamper setiap bulannya lahir berpuluh-puluh penerbitan pers baru, tapi banyak diantaranya yang tidak berkualitas.








Sedangkan arti penting UU Pers dan Penyiaran di bidang media massa yang berlaku pada masa Orde Baru adalah :

• Pers memerankan diri sebagai corong atau teompet partai- partai politik besar. Era inilah yang disebut era pers partisan. Dalam era ini pers Indonesia terjebak dalam pole sekterian. Secara filosofis pers tidak lagi mengabdi kepada kebenaran untuk rakyat, melainkan kepada kemenangan untuk pejabat partai.

• merupakan eleman sosial yang ditunggangi dengan berbagai kepentingan sehingga terjadi pergulatan antara berita yang jujur danĂ‚ arogansi pemerintah.


• media yang berorientasi bisnis dengan masuknaya kelompok profesional dalam bisnis media


2. Apa yang menjadi kelemahan UU Pers dan Penyiaran yang berlaku saat ini dan sejauh mana UU tersebut menjamin kebebasan pers?

Melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU Pers) telah menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia bahwa kebebasan pers juga merupakan prinsip dasar yang dijamin dalam UUD dan system kenegaraan Republik Indonesia oleh karena itu hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers merupakan prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat tetapi menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen.





Kelemahan dan batasan penjaminan kebebasan pers dari UU Pers dan Penyiaran yang berlaku saat ini adalah:

• Jaminan kemerdekaan secara legal formal belum cukup menjamin anggota masyarakat pers lepas dari segala bentuk tindak kekerasan dan juga berbagai tuntutan hukum, baik pidana ataupun perdata, dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan pers.
• Tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum oleh karena itu proses pemidanaan terhadap pers tidak mengandung upaya penguatan pers bebas malah membahayakan kehidupan pers bebas.

• Diperlukan adanya improvisasi dalam menciptakan yurisprudensi agar perlindungan hukum terhadap insan pers dan sekaligus juga menempatkan UU Pers sebagai lex specialist karena diakui sendiri oleh Mahkamah Agung bahwa UU Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers terutama dalam hal adanya delik pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam UU Pers dan diberlakukan ketentuan KUHP.

• UU Pers tidak memberikan kewenangan yang cukup kuat kepada Dewan Pers dalam hal menangani sengketa pemberitaan. Sehingga memungkinkan para pihak yang tidak puas dengan pemberitaan pers untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Selain itu, dalam sengketa pemberitaan juga tidak diatur hukum acara dalam penyelesaian sengketa di Dewan Pers.

3. Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Pers dan Penyiaran :

• Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Penyiaran :
Bab II
Dasar, Asas, Tujuan, dan Arah
Pasal 2
Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kemadirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.




Pasal 4
Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur.
Pasal 5
Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan, dan hiburan, yang memperkuat ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
Pasal 6
Penyiaran diarahkan untuk :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
Menyalurkan pendapat umum yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
Meningkatkan ketahanan budaya bangsa;
Meningkatkan kemampuan perekonomian nasional untuk mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing;
Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional;
Meningkatkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Pasal 38
Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk mata acara yang disiarkan.
Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penjelasan mata acara.
Setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Pasal 40
Lembaga Penyiaran Swasta dapat melaksanakan siaran berita.
Dalam melaksanakan siaran berita, Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi standar berita dan menaati Kode Etik Siaran serta Kode Etik Jurnalistik.
Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus yang menyelenggarakan siaran berlangganan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilarang menyiarkan siaran berita yang dibuat sendiri.
Rumah produksi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) dilarang memproduksi mata acara untuk keperluan siaran berita, kecuali berita tertentu, seperti karangan khas (feature), atau hal-hal yang menarik perhatian orang (human interest).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan siaran berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.











Bab V
Tata Krama Siaran
Bagian Pertama : Umum
Pasal 52
Penyelenggaraan penyiaran wajib senantiasa berusaha agar pelaksanaan kegiatan penyiaran tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Siaran wajib dilaksanakan dengan menggunakan bahasa, tutur kata, dan sopan santun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Bagian Kedua : Kode Etik Siaran
Pasal 53
Penyelenggaraan penyiaran wajib menghormati dan menjunjung tinggi Kode Etik Siaran yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi lembaga penyiaran dan organisasi profesi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sebagai dalam pelaksanaan siaran.
Untuk menjaga terlaksana dan dihormatinya Kode Etik Siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), organisasi lembaga penyiaran dan organisasi profesi penyiaran membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Siaran.
Bagian Ketiga : Wajib Ralat
Pasal 54
Lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan / atau berita, apabila diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan / atau berita.
Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam berikutnya, atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk serta cara yang sama, dengan penyampaian isi siaran dan / atau berita yang disanggah.
Ralat atau pembentulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), tidak membebaskan lembaga penyiaran dari tangung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ralat atau pembetulan, diatur dengan keputusan Menteri.


• Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Pers :

Pasal 2
Kemerdekaan pers, adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 3
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan, dan kontrol sosial.
(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat
berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau
pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai hak tolak.
Pasal 5
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas
praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani hak jawab.
(3) Pers wajib melayani hak koreksi.
Pasal 7
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.
Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers
dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk
kesejahteraan lainnya.
Pasal 17
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers
dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: (a) memantau
dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan
teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; (b) menyampaikan usulan dan
saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers
nasional

Sumber : www.google.com

Personal opinion tentang film "Veronica Guerine"

Personal opinion tentang film “Veronica Guerine”

Nama : Vyfi Anggraini
NIM : 915070139
Dosen : Pak. Bambang Wisudo

Tugas Kuliah : Dasar- Dasar Jurnalistik
Personal Opinion ( Tentang film Veronica Guerine )


Veronica Guerine

Pendapat saya tentang film Veronica Guerine adalah bagaimana kisah pengorbanan seorang pahlawan yang sangat berarti bagi masyarakat dan dunia wartawan. Saya pribadi sangat mengagumi Veronica Guerine ini setelah menonton kisah nyatanya dalam film ini. Film ini memotivasi saya untuk berkembang lebih baik lagi dalam bidang jurnalistik.

Veronica Guerine adalah seorang wartawati yang tangguh, ia seorang wanita tetapi memiliki keberanian yang kuat tidak kalah dengan lelaki, bagi dia tidak ada rasa takut untuk membela kebenaran, ia tetap terus berjuang sampai akhirnya ia rela mati demi membela dan memberitakan kebenaran yang ada, tanpa merekayasa kebenaran yang ada.

Profesi seorang wartawan yang hebat bukanlah hanya sekedar mencari uang saja, tetapi juga untuk mencari kebenaran yang ada. Pengorbanan seorang Veronica Guerine bisa menjadi motivasi bagi semua orang tidak hanya untuk saya atau untuk para wartawan saja, karena dalam film ini Veronica Guerine tidak hanya mencari data atau informasi tentang mafia yang ada di Amerika, tetapi juga dengan sangat berani mendatangi rumah mafia tersebut sendirian, dan dipukuli, tetapi dia tidak juga jera, bahkan mangatakan didepan infotaintement bahwa “ saya tidak akan takut dengan ancaman mereka (para mafia), kalau saya takut itu berarti saya kalah, dan juga menghancurkan reputasi dunia wartawan” dari kalimat yang ia ucapkan ini sangat terlihat betapa ia mencintai profesinya dan rela berkorban demi kebenaran, dan demi menyelamatkan anak-anak yang terkena dampak narkoba yang disebabkan oleh para mafia tersebut.

Jasa Veronica Guerine bagi Negara Amerika setelah kematiannya sangatlah terlihat, yaitu tertangkapnya para mafia, dan kejahatan di Amerika berkurang hingga 15%, hal ini yang membuat saya sangat terharu, bagaimana pengorbanan seorang Veronica Guerine sepanjang hidupnya untuk dunia wartawan dan untuk masyarakat. Veronica Guerine bukan hanya seorang wartawati tetapi juga seorang pahlawan.

Kritik wawancara Kick!andi

Kick!andi

Nama : Vyfi Anggraini
NIM : 915070139
Dosen : Pak. Bambang Wisudo


Tugas : Dasar-dasar Jurnalistik ( mengkritik interview )

Talkshow : Acara Kick!Andy ( tentang Desa Bagendit )


Tidak Ada Kata Menyerah

Pak Yayan adalah seorang kepala desa, Ia diundang di acara Kick!andy untuk menceritakan tentang Desanya yaitu Desa Bagendit. Warga desa dibudayakan untuk menaruh beras dan uang seratus rupiah seadanya pada sebuah temnpat kecil, lalu uang yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk swadaya desa tersebut, seperti listrik, pembangunan-pembangunan, dan sebagainya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.
Warga Desa Bagendit menamai kegiatan tersebut sebagai gesit yaitu “ Gerakan seratus rupiah “ yang menarik dari talkshow ini adalah bagaimana Desa Bagendit ini dapat mengelola warganya untuk membudayakan diri demi kepentingan warga bersama hanya dengan seratus perak dan sedikit beras setiap harinya.

Kritik saya terhadap interview antara Kick!andy & Barrack Obama, yaitu :
- Kick lebih banyak berbicara dan menjelaskan dibanding Pak. Yayan,
- Kick terlalu banyak membantu Yayan dalam Menjelaskan jawabannya.
- Kick terkesan lebih menonjol daripada Yayan.
- Banyak pertanyaan yang Kick lontarkan kepada Yayan, sehingga Kick lebih
Terlihat lebih dominan.
- Pertanyaan dari Kick terkesan berturut-turut dan menimbulkan jawaban Ya atau Tidak, jawaban singkat bukanlah langkah yang baik dalam melakukan wawancara.
- Ketika Yayan ingin menjawab pertanyaan dari Kick, Kick memotong pembicaraan Yayan, dari segi etika ini merupakan hal yang melanggar etika kesopanan dalam wawancara.


Kelebihan dari talkshow Kick!andy, yaitu :
- Kick berhasil melakukan interaksi yang menyentuh hati para penonton untuk
Berbuat hal yang sama dengan Desa Bagendit
- Dari wawancara Kick!andy tersebut, para audience merespon dengan baik, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari para penonton.




Acara Talkshow Kick!andy pada hari Senin, 6 Oktober 2008

Makalah pers mahasiswa

Peran media dalam gerakan mahasiswa sangat berperan karena media merupakan salah satu penghubung antara pemerintah dengan mahasiswa. Dengan adanya media mahasiswa dapat menyalurkan aspirasi mereka dalam melakukan perubahan sosial, karena saat pemerintahan Soeharto, mahasiswa menilai tidak adanya HAM, dan kebebasan pers pun dibatasi. Selama berkuasa, rejim Orde Baru telah menjadi orde kekerasan, yang selalu mengedepankan tindakan represif dalam menjaga kelanggengan kekuasaanya. Mundurnya presiden Soeharto-yang dianggap sebagai simbol Orde baru-telah menjadi tolok ukur dari dari perubahan tersebut. Seiring dengan jatuhnya rejim orde baru maka berdampak pada struktur pemerintahan. Dalam berbagai tuntutannya, mahasiswa menganggap bahwa struktur pemerintahan di masa rejim Orde baru menjadi instrumen penindasan terhadap masyarakat. perubahan sistem politik di Indonesia. Walaupun sering dikatakan bahwa paham yang dianut oleh sistem politik Indonesia adalah demokrasi, ini jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan pendapat-yang kerap kali dianggap menggangu stabilitas-menjadi hal yang haram di masa Orde Baru. Oleh karena itu salah satu tuntutan mahasiswa pada tahun 1998 adalah melakukan pemilihan umum (pemilu) dalam waktu dekat. Salah satu contoh perubahan dekat adalah pelaksanaan sistem pemilihan umum langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004.
Seperti yang telah disampaikan diatas, perubahan sosial juga akan mempengaruhi nilai-nilai, sikap dan pola perilaku dalam sistem sosial masyarakat. Dalam konteks reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengekangan yang dulu dilakukan oleh Rejim Orde Baru diberbagai sektor berangsur-angsur dihilangkan. Sebagai salah satu contoh adalah kebebasan berpendapat yang dulu menjadi ‘barang mahal’ sekarang relatif lebih terbuka. Kemudian isu tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia kemudian menjadi salah satu indikator dalam pembangunan.
Peran media massa pada waktu itu sangat mempengaruhi keadaan pada saat kerusuhan , dimana media terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan memberikan aspirasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menanggapi dan membuat opini publik tentang kerusuhan Mei 1998. Selain itu media juga dapat mendokumentasikan sejarah tentang kerusuhan, agar generasi mendatang dapat mengetahui sejarah Indonesia pada masa lampau.

Sumber : www.google.com
www.yahoo.com